BERITABRANTAS.CO.ID – Puluhan warga Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, menggeruduk kantor desa setempat pada Jumat (1/8/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan agar Kepala Desa Gempolsari, Ule Hermawan, membuka secara transparan penggunaan dana koordinasi pembangunan gudang pupuk yang diberikan oleh pihak pengusaha.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa damai yang sebelumnya dilakukan warga di lokasi pembangunan gudang pupuk pada Kamis siang (31/7).
Namun, karena tidak membuahkan hasil, warga kembali turun ke jalan dengan mendatangi langsung kantor desa keesokan harinya.
Koordinator aksi, Acong, menyampaikan bahwa warga telah lama merasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan kepala desa yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Menurutnya, uang koordinasi dari pengusaha yang seharusnya dibagikan secara merata kepada warga sekitar lokasi pembangunan, justru diduga hanya dinikmati oleh sebagian kalangan.
“Ini adalah puncak dari kekecewaan masyarakat. Dana koordinasi yang seharusnya menjadi hak warga, justru diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya,” ungkap Acong.
Ia menduga ada upaya pengkondisian yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, termasuk ormas yang dekat dengan kepala desa.
Lebih lanjut, Acong menuturkan bahwa sebagian aparat desa juga terafiliasi dengan ormas tersebut, yang kemudian disebut-sebut menerima aliran dana koordinasi dari pihak pengusaha. Sementara warga yang tinggal di sekitar gudang justru tidak mendapatkan bagian.
“Ormas yang bukan warga sekitar malah mendapat dana koordinasi, sementara kami yang terdampak langsung dari aktivitas pembangunan justru tidak diakui haknya. Ini sangat janggal,” tegas Acong.
Aksi massa yang berlangsung tertib itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polsek Patokbeusi. Kepala Desa Ule Hermawan akhirnya menemui massa dan melakukan dialog terbuka, meski belum menghasilkan solusi konkret.
Warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan mengenai penggunaan dana koordinasi serta pemerataan hak bagi seluruh warga terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Desa Gempolsari maupun pihak pengusaha terkait aliran dana koordinasi tersebut. Warga berencana akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa. (*)
