BERITA BRANTAS.CO.ID
Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan.
Di tengah tekanan ekonomi global, ancaman disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian geopolitik dunia, penguatan ideologi Pancasila harus diwujudkan dalam kemandirian bangsa yang nyata.
Penegasan itu disampaikan Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat memimpin apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Plaza Pemda Karawang, Senin (1/6/2026), yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”.
Menurut Aep, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sekaligus pondasi yuridis dan filosofis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, implementasi Pancasila harus tercermin dalam pembangunan yang memperkuat kedaulatan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Misi besar Asta Cita menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus berjalan seiring dengan kemandirian bangsa. Karawang harus mampu menjadi daerah yang kuat secara ekonomi, adil bagi pekerja dan petani, serta berdaulat dalam sektor pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional,” tegasnya.
Aep menilai tantangan terbesar daerah saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial bagi pekerja, perlindungan terhadap petani, serta terciptanya iklim investasi yang sehat menjadi indikator nyata keberhasilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kesempatan itu, Aep membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang menegaskan bahwa api Pancasila tetap menyala kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia.
BPIP menyatakan bahwa Pancasila tidak hanya relevan sebagai perekat persatuan nasional, tetapi juga menjadi jawaban atas kebutuhan dunia akan perdamaian yang berkeadilan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap berdiri kokoh berkat kekuatan nilai-nilai Pancasila yang mampu menyatukan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis dalam satu bingkai kebangsaan.
“Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi turbulensi global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik internasional,” demikian amanat BPIP yang dibacakan Aep.
BPIP juga menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif merupakan manifestasi nyata nilai-nilai Pancasila. Tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi karakter bangsa telah menjelma menjadi instrumen diplomasi untuk menyuarakan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai implementasi sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Momentum Hari Lahir Pancasila 2026 juga digunakan BPIP untuk menyerukan kepada masyarakat internasional agar memaknai perdamaian dunia tidak sekadar sebagai ketiadaan perang, melainkan terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
“Indonesia harus terus mengambil peran dalam memediasi konflik regional serta menyuarakan perlawanan terhadap radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa,” tegas BPIP.
Lebih lanjut, BPIP mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa arah nilai dan moral berpotensi menyesatkan manusia. Karena itu, generasi muda dituntut menjadikan Pancasila sebagai kompas utama dalam menghadapi perubahan zaman.
BPIP juga memberikan penekanan khusus kepada para menteri dan kepala daerah agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan berpijak pada prinsip keadilan sosial, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.
Pesan tersebut menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan keadilan dan kemanfaatan dirasakan oleh seluruh rakyat. Sebab tanpa keadilan sosial, Pancasila hanya akan menjadi slogan, bukan pedoman yang hidup dalam penyelenggaraan negara.