BERITABRANTAS.CO.ID – Sejumlah Tenaga Administrasi Sekolah (Tendik) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprotes besaran honor yang bakal mereka terima setelah berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Protes mencuat lantaran dalam draf kontrak yang disodorkan, honor PPPK Paruh Waktu bagi operator sekolah, petugas tata usaha, dan pengelola perpustakaan hanya tercantum sekitar Rp650 ribu per bulan. Nilai tersebut dinilai jauh lebih rendah dibandingkan penghasilan mereka saat masih berstatus tenaga honorer.
Kekecewaan itu disampaikan dalam audiensi antara perwakilan tendik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang yang digelar di GOR Disdikbud, Jumat (6/2). Namun audiensi tersebut berakhir deadlock tanpa menghasilkan kesepakatan.
Salah satu tendik SDN Adiarsa Timur I, Asep Abdul Aziz, menilai kebijakan tersebut sangat merugikan dan tidak sejalan dengan regulasi pemerintah pusat terkait kesejahteraan PPPK.
“Hasil audiensi hari ini sangat mengecewakan. Pihak Disdik menyatakan tidak bisa mengubah nominal gaji karena anggaran sudah terkunci. Mereka hanya menjanjikan akan mengupayakan di APBD Perubahan, tanpa ada jaminan tertulis,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, sebelum berstatus PPPK Paruh Waktu, penghasilannya berasal dari beberapa skema pendanaan di satuan pendidikan. Namun setelah skema baru diterapkan, pendapatannya justru mengalami penurunan drastis.
“Kalau dihitung, pemangkasan penghasilan mencapai sekitar 73 persen. Dampaknya sangat terasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkapnya.
Asep pun menyindir besaran honor tersebut dengan nada getir.
“Kalkulator saja menangis melihat gaji se-imut ini harus dibagi 30 hari,” pungkasnya.
Reporter: Jack
Sumber gambar: tvberita.co