JAKARTA – BERITA BRANTAS.CO.ID
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi. Teknologi harus mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Hal itu disampaikan Asep Aang Rahmatullah saat menjadi pembicara dalam JAKI & Fellowship Cities Forum : Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation di Jakarta, 19-20 Agustus 2026.
Dalam forum bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar).
Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data dan konsep smart city tidak akan berarti jika tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang.
Ia menilai perubahan teknologi harus diikuti perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat kini menuntut pelayanan yang mudah, cepat, responsif dan dapat diakses kapan saja.
Karena itu, kanal pengaduan tidak boleh sekadar menjadi tempat menampung keluhan. Setiap laporan harus mendapatkan respons, diproses dan ditindaklanjuti hingga penyelesaiannya dapat dipantau.
“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” tandas Asep Aang.
Melalui Tangkar, Pemkab Karawang membangun sistem pelayanan pengaduan yang tidak berhenti pada penerimaan laporan.
Aplikasi tersebut dirancang untuk menerima, merespons dan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat serta terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah.
Asep Aang menyebut pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemkab Karawang rata-rata mencapai 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.
Menurutnya, tingginya angka pengaduan tidak selalu menunjukkan banyaknya persoalan. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah.
Pengaduan yang masuk pun beragam, mulai dari persoalan pelayanan publik hingga kendala sederhana seperti akses layanan dan lupa kata sandi.
“Teknologi hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit,” tegasnya.
Ia menekankan, transformasi digital baru dapat dikatakan berhasil ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta inovasi yang terus dikembangkan.
“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.
Karena itu, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki.
Ukuran utamanya adalah perubahan cara kerja pemerintah dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Karawang menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik.
Kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan dan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat menjadi kunci agar transformasi digital benar-benar menghasilkan pelayanan yang berdampak.**