KARAWANG – BERITA BRANTAS.CO.ID
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengirim peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN) dan oknum yang mencoba mencari keuntungan dari proses mutasi maupun pelayanan publik.
Aep menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilakukan secara gratis dan tidak boleh dijadikan ladang pungutan.
Penegasan itu disampaikan Aep saat melantik dan mengambil sumpah jabatan administrator serta pejabat fungsional di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/8/2026) pagi.
Pelantikan mengacu pada SK Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep-1074/BKPSDM/2026 tanggal 25 Juli 2026 dan SK Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep-1340/BKPSDM/2026 tanggal 31 Juli 2026.
“Mutasi dan rotasi adalah kebutuhan organisasi agar birokrasi berjalan cepat. Prosesnya gratis dan tidak boleh ada siapa pun yang memanfaatkan keadaan untuk meminta imbalan,” tegas Aep.
Di hadapan ratusan ASN, Aep menekankan, bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibalas dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan dijadikan alat mencari keuntungan pribadi.
Ia menekankan, keberadaan ASN harus terasa manfaatnya bagi masyarakat.
“ASN harus seperti angin, tidak terlihat tetapi hasil kerjanya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Aep juga menyoroti dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah wajib menunjukkan kinerja yang cepat, bersih, dan profesional.
Meski mengapresiasi keberhasilan Dinas PRKP membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Aep mengaku geram dengan masih adanya kabar ada oknum pelaksana yang disinyalir meminta “uang rokok” kepada penerima bantuan.
“Tidak boleh ada ASN ataupun pelaksana program yang mencederai kepercayaan masyarakat hanya karena meminta uang kepada warga penerima manfaat,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Aep kembali menegaskan komitmennya menjalankan janji politik, mulai dari penggratisan Modul belajar anak atau Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis, layanan Universal Health Coverage (UHC), hingga percepatan penataan kawasan kumuh di Kecamatan Cikampek serta pembangunan Puskesmas Jatisari dan Kotabaru.
Menurutnya, setiap kebijakan pasti mengundang penolakan. Namun pemerintahnya tetap harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Boleh saja ada yang tidak suka, tetapi pemerintah harus memastikan masyarakat menerima manfaat dari setiap kebijakan yang dijalankan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang Jajang Jaenudin berulang menegaskan, bahwa seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Karawang tidak dipungut biaya.
“Jika ada oknum yang mengatasnamakan BKPSDM atau ada oknum yang meminta uang dengan dalih mengurus mutasi maupun jabatan, segera laporkan agar ditindak,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang Gery Sigit Samrodi menjelaskan, pelantikan kali ini meliputi 191 ASN pengangkatan pertama dari CPNS, 25 ASN kenaikan jabatan fungsional, dan 38 ASN pengangkatan dari jabatan lain atau total 254 pejabat fungsional.
Selain itu menurutnya, tiga pejabat struktural yang pada sebelumnya tertunda akhirnya dilantik setelah rekomendasi diterbitkan.
Rohyadi bergeser dari Kepala Bagian RSUD Dengklok menjadi Sekretaris Camat Lemahabang. Posisinya di RSUD Dengklok diisi Maesaroh, sementara jabatan Kepala Puskesmas Tanjungpura selanjutnya dipercayakan kepada Iyan.
Melalui pelantikan ASN hari ini, Pemkab Karawang berulang menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih, profesional, bebas pungutan, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.**