BOUGAINVILLE – BERITABRANTAS.CO.ID
Presiden Bougainville Ishmael Toroama mematok tenggat politik yang jelas bagi Papua Nugini (PNG) guna menuntaskan proses pemisahan Bougainville.
Pemerintah Otonom Bougainville memastikan, wilayah itu akan memasuki pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027 sebelum secara penuh meraih kemerdekaannya pada 2030 mendatang.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa Bougainville tidak lagi sekadar menunggu hasil perundingan, melainkan telah menetapkan peta jalan resmi menuju status sebagai negara berdaulat.
Mengutip Islands Business, Jumat (26/6/2026), Toroama menegaskan sikap pemerintahannya berdiri di atas landasan hukum yang kuat, yakni Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang lahir setelah referendum kemerdekaan.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” tegas Toroama.
Ia menegaskan, hasil referendum yang memberikan dukungan mayoritas bagi kemerdekaan tetap menjadi mandat politik rakyat Bougainville yang harus diwujudkan melalui pengakuan internasional.
Toroama juga mengacu pada sejumlah dokumen resmi, mulai dari Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia sebagai dasar dan peta jalan menuju kemerdekaan.
Toroama mengingatkan, bahwa kepercayaan antara Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini mulai terkikis akibat pelanggaran dilakukan terhadap sejumlah komitmen yang telah disepakati pada sebelumnya.
Menurutnya, kepastian tahapan transisi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Sesuai jadwal, Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027 dengan fokus memperkuat institusi pemerintahan, tata kelola, keamanan, dan fondasi ekonomi.
Sesuai pasal 289 Konstitusi Papua Nugini mulai 1 September 2027, Bougainville akan resmi menjalankan pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan.
Tahapan tersebut menjadi fase konstitusional terakhir sebelum Bougainville ditargetkan resmi berdiri sebagai negara merdeka pada 2030 mendatang.**