KARAWANG – BERITABRANTAS.CO.ID
Rencana pembangunan perumahan komersial PT Malaika Santara Abadi di Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Jawa Barat diatas lahan seluas sekitar 2,5 hektar menuai keberatan warga.
Persoalan ijin persetujuan lingkungan, drainase, potensi banjir, dan sikap perwakilan pengembang menjadi sorotan masyarakat setempat.
Ketua RW 008 Rawagabus Pos, Anto, dan Ketua RW 004 Babakan Borondong, Adhun, secara terbuka menyesalkan sikap Fahrul selaku perwakilan pengembang yang dinilai tidak profesional dalam menyikapi persoalan lingkungan.
“Kami tidak anti pembangunan. Namun, kami sangat menyesalkan sikap Fahrul perwakilan pengembang yang dinilai tidak profesional saat berbincang soal ijin persetujuan lingkungan,” tegas RW Anto, diamini RW Adhun, saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
Keduanya menegaskan, rencana pembangunan perumahan komersial harus memperhatikan kepentingan warga sekitar, terutama sistem drainase air hujan dan saluran pembuangan air limbah dapur dari rumah penghuni.
RW Adhun mengingatkan keras, jika pembangunan tetap berjalan tanpa perencanaan drainase yang jelas, aliran air berpotensi menuju kawasan RS Delima Asih. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperparah genangan hingga memicu banjir saat musim hujan.
“Jika pengembang tidak membangun komunikasi yang kondusif dengan masyarakat sekitar, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial,” tegas keduanya.
RW Anto dan RW Adhun juga menyayangkan sikap Ketua RW 005 Babakan Tengah, Kelurahan Adiarsa Timur, Didin Muhidin, yang dinilai kurang tepat dalam menyikapi persoalan tersebut.
Mereka menilai, persetujuan maupun komunikasi terkait rencana pembangunan yang berdampak pada lingkungan tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan warga secara luas.
Keduanya juga menyinggung dugaan adanya iming-iming kepada pihak RW 005 Kelurahan Adiarsa Timur untuk mengurus persetujuan lingkungan. Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang terverifikasi sehingga memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Ketua LPM Minta Koordinasi Diperjelas
Keberatan serupa disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Adiarsa Timur, H. Agus Sanusi.
Ia menyesalkan rencana pembangunan tersebut telah memicu polemik di tengah masyarakat, meskipun pembangunan belum dilaksanakan.
H.Agus menilai, selaku Ketua RW 05 Didin Muhidin seharusnya berkoordinasi dengan para ketua RW dan pengurus lingkungan lain yang wilayahnya berpotensi terdampak.
“Ini menyangkut persoalan sosial ke depan. Ketua RW tidak seharusnya mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi yang jelas dengan pengurus lingkungan lain yang juga berkepentingan,” tegas Agus Sanusi.
Menurutnya, persoalan drainase dan dampak lingkungan harus dibahas secara terbuka sebelum pembangunan dilaksanakan. Tanpa perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik, keberadaan perumahan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru bagi warga.
Polemik ini menegaskan pentingnya keterbukaan pengembang, kejelasan sistem drainase, serta koordinasi dengan masyarakat terdampak sebelum pembangunan perumahan komersial di Adiarsa Timur direalisasikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak PT Malaika Santara Abadi maupun Didin Muhidin terkait keberatan yang disampaikan para pengurus lingkungan tersebut. Terkait ini redaksi membuka ruang hak jawab demi keseimbangan berita.**